Nasional, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan lembaganya tidak akan menemui jalan buntu dalam memutuskan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 meski jumlah hakim berjumlah genap lantaran belum ada pengganti Patrialis Akbar. Ketua MK akan menjadi pengambil keputusan bila dalam pemungutan suara di antara hakim tidak ada yang mayoritas.

"Dalam hal terjadi pemungutan suara, suara dari Ketua MK yang menentukan arah putusan," kata Arief saat konferensi pers di kantor MK, Jakarta, Senin, 27 Februari 2017.

Baca juga: Ketua MK Bantah Pendaftaran Calon Pengganti Patrialis Sepi

MK saat ini hanya memiliki delapan orang hakim setelah Patrialis Akbar diberhentikan karena menjadi tersangka kasus dugaan suap. Sampai saat ini, MK masih menunggu satu orang hakim yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Arief, keputusan ketua ini menjadi putusan yang harus diikuti. "Sehingga tidak ada deadlock, tidak ada putusan yang tidak bisa diambil dalam delapan orang hakim ini," ujarnya

Arief menjelaskan bila sampai tahap persidangan komposisi hakim masih delapan orang, maka persidangan dibagi menjadi dua panel. Masing-masing panel akan diisi empat orang hakim. Tapi, bila jumlah hakim menjadi sembilan orang, maka panel persidangan akan dibagi menjadi tiga dan diisi tiga orang hakim.

Sementara itu, saat ini MK masih sedang dalam tahapan penerimaan permohonan sengketa Pilkada. Batas penerimaan permohonan dibuka dalam jangka waktu tiga hari kerja sejak pengumuman KPU setempat.

Sampai hari ini, sudah ada 12 daerah yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa yaitu, Takalar; Bengkulu Tengah; Gayo Lues; Dogiyai; Kendari; Salatlga; Bombana; Pulau Morotai; Jepara; Nagan Raya; Tebo; dan Sarmi.

AHMAD FAIZ