Bisnis, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengusulkan proyek satelit dari kementeriannya dimasukkan ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN). Menurut Rudiantara, lelang proyek tersebut akan dimulai pada kuartal III tahun ini dan perjanjian kontraknya akan diteken pada pertengahan 2018.

"Setelah itu financial closing, baru fabrikasi. Fabrikasi butuh 36-48 bulan sampai peluncurannya. Jadi, 2021 kita punya satelit sendiri, punya pemerintah dan dipakai utamanya untuk kepentingan pemerintah," kata Rudiantara di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2017.

Baca juga: Penambahan Proyek Strategis Nasional Diputuskan Hari Ini

Rudiantara memperkirakan, proyek satelit itu dapat menelan dana sekitar US$ 300 juta-400 juta. "Tapi tergantung segmennya seperti apa. Nanti kami akan pilih di mana saja. Kalau di Jakarta tidak ada masalah. Tapi di daerah remote, kalau pakai 4G harus pakai satelit. Ini bukan satelit biasa. Ini khusus internet kecepatan tinggi," ujarnya.

Pemerintah berencana menambah 44 proyek strategis nasional (PSN) yang baru. Nantinya, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN akan direvisi dengan menambahkan proyek-proyek yang baru tersebut.

Simak pula: Ilmuwan Indonesia Bikin Satelit Radar Mikro Pertama di Dunia

Deputi VI Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemneterian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo berujar, terdapat 117 proyek usulan kementerian dan lembaga serta 13 proyek usulan badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah (BUMD). Dari 130 proyek itu, terdapat 78 proyek yang dokumennya sudah lengkap.

Lihat pula: Lapan Segera Bangun Bandara Antariksa

Namun, Wahyu menjelaskan, terdapat 44 proyek yang sudah pasti akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo setelah dikaji dengan kriteria-kriteria lain selain adanya rekomendasi menteri. "Tapi dalam rapat berkembang 12 proyek yang berpotensi ditambahkan. Akan dikaji minggu depan karena tadi tidak ada Menko dan Menkeu," ujar Wahyu.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Baca juga:
Rating Investasi, Sri Mulyani Perbaiki Risiko Keuangan
2017, BPJS Kesehatan Terancam Membengkak Rp 6,23 Triliun