Nasional, Bangkok - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan klarifikasi perihal keluarnya Surat Presiden (surpres) terkait Rancangan Undang-undang Pertembakauan. Ia mengatakan bahwa keluarnya Surpres tidak selalu berarti pemerintah menyetujui pembahasan RUU Pertembakauan di DPR.

"Nggak begitu. Itu surat untuk membicarakan bagaimana pemerintah tidak setuju (dengan RUU Pertembakauan), bukan pemerintah setuju," ujar Jusuf Kalla atau JK saat ditanyai awak media di Bangkok, Thailand, Rabu, 22 Maret 2017.

Baca juga: Pemerintah Tolak RUU Pertembakauan, Menkes: Pesan Presiden Jelas

Kemarin, Selasa, 21 Maret 2017, Presiden Joko Widodo mengutus beberapa menteri untuk menyampaikan surpres perihal RUU Pertembakauan ke DPR. Pengeluaran surpres itu mengejutkan karena muncul tak lama setelah pemerintah menyatakan tidak akan membahas RUU tersebut.

Pengeluaran surpres itu makin membingungkan ketika pemerintah tidak memberikan alasan jelas di baliknya. Pihak Istana Kepresidenan, kemarin, menyatakan bahwa opsi yang dipertimbangkan pemerintah adalah menyertakan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) pada Surpres RUU Tembakau itu atau tidak.

Jauh sebelum keluarnya surpres, penyusuan RUU Pertembakauan sudah menimbulkan perdebatan. Beberapa pasalnya dianggap kontroversial, seperti menghilangkan pernyataan unsur adiktif pada tembakau hingga peningkatan produksi tembakau di saat negara-negara lain menekan industri tembakau.

Simak pula: Menteri Ini ke DPR Serahkan Surat Presiden Soal RUU Pertembakauan

JK menyampaikan, hal-hal yang kontroversial itulah yang membuat pemerintah tetap tidak setuju RUU Pertembakauan dibahas. Namun, karena DPR sudah membahas hal tersebut, maka pemerintah merasa lebih baik menanggapinya lewat penerbitan surpres.

"Pemerintah, pada rapat kabinet terbatas, bilang itu (RUU Pertembakauan) tidak sesuai dengan prinsip. Nah, tapi, bagaimana caranya agar saling menghargai (dengan DPR) juga perlu ada," ujar JK.

JK tidak memberikan detail lebih lanjut perihal surpres itu. Ketika ditanya apakah isi surpres  itudengan tegas menyatakan ketidaksetujuan pemerintah (terhadap RUU Pertembakauan), ia mengatakan dirinya belum membaca isi surat hingga tuntas. "Tapi hasilnya sudah bulat (tidak membahas)," ujarnya mengakhiri.

Lihat juga: Pemerintah Tangguhkan Pembahasan RUU Pertembakauan

ISTMAN MP