Nasional, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku lebih dulu mengendus aroma korupsi pada proyek e-KTP sebelum diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami sempat memvonis dua perusahaan,” kata Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf, seusai diskusi ekonomi dalam rangka Dies Natalies Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, Sabtu 18 Maret 2017.

Dua perusahaan yang divonis KPPU itu adalah Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan PT Astra Graphia yang terlibat persekongkolan tender e-KTP pada 2012. “Itu terlihat pada beberapa temuan investigator.” Ada pula pihak tertentu dan tenaga ahli yang terlibat dalam proyek itu, padahal tidak memiliki kompetensi.

Baca:
Perkara E-KTP, Masinton: KPK Harus Fokus kepada Pelaku Utama
Sidang E-KTP, Serikat Karyawan Perum Percetakan Negara Dukung KPK

Saat itu, lanjut dia, ada perusahaan terlapor yang terbukti bersalah di persidangan. "Tapi mereka mengajukan banding dan itu diterima."

Menurut Syarkawi, KPK akan berkoordinasi dengan KPPU mengenai kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu. KPPU mengaku menyambut baik dan siap untuk membantunya. "Kemungkinan sudah ada komunikasi terjalin antar tim investigator kami dengan penyidik KPK."

Baca juga:
Polisi Bentuk Tim Khusus Laporan Perkosaan Anak Usia 12 Tahun
Fotografer Tempo Dipaksa Copot Kaus Aeroflot yang Dipakainya

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan bahwa KPK tetap akan bekerja profesional dan fokus mengusut tuntas perkara e-KTP. Karena menurut dia anggarannya besar. "Kemungkinan ada tersangka baru, rasanya tak mungkin kalau hanya dua orang saja terlibat," kata Basaria, Kamis 16 Maret 2017.

Ia tak akan segan memanggil Ketua KPK Agus Raharjo untuk memberikan kesaksian untuk persidangan perkara e-KTP. "Siapapun, kalau memang diperlukan maka penyidik akan panggil," ujar Basaria.

DIDIT HARIYADI