Nasional Pemerintah Provinsi Jabar  meminta  ASN (Aparatur Sipil Negara) bersikap netral dalam Pilkada serentak Jabar tahun depan. "Jika  melanggar, sanksinya berat karena bisa dipecat," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Ruddy Gandakusumah saat membahas  persiapan Pilkada 2018 di Bandung, Jumat, 3 Maret 2017.

Pilkada serentak itu akan memilih gubernur, 10 bupati, dan 6 walikota. Meski pelaksanaannya masih jauh, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi persiapan Pilkada 2018 dengan mengundang beberapa pihak terkait di Bandung.

Para pihak yang hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto, Anggota KPU Jabar Endan Abdulhaq, serta Kabag Dalops Ro Ops Polda Jabar AKBP Tedi Hermansyah, Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Abas Basyari, serta perwakilan OPD lainnya. "Pilkada serentak pada Juni tahun depan  tersebut sangat krusial karena berlangsung di banyak  lokasi,"  kata Rudi.

Enam kota yang akan menggelar Pilkada tahun depan itu adalah Bandung, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Banjar, dan Bekasi. Kemudian 10  kabupaten, yaitu Bogor, Purwakarta, Sumedang, Subang, Bandung Barat, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, dan Ciamis, dan di Provinsi Jabar sendiri untuk pemilihan Gubernur.

Menurut Ruddy,  pihaknya perlu berdiskusi seejak dini guna mengetahui peta di lapangan jelang pilkada serentak tahun depan. "Pemprov Jabar  akan mendukung tugas inti KPU dan Bawaslu, yang antara lain mengkaji program kerja bidang politik,  memfasilitasi  kebijakan mediasi, komunikasi, dan  menyelenggarakan pelaporan serta evaluasi kegiatan bidang politik dalam negeri," ucap dia.

Secara praktis, kata Ruddy, dukungan diberikan dalam penyediaan dana pilkada, koordinasi keamanan, peningkatan partisipasi pemilih, penyiapan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, menjaga netralitas ASN (Aparat Sipil Negara), serta koordinasi teknis penyelenggaraan.

Kabag Dalops Ro Ops Polda Jabar AKBP Tedi Hermansyah mengapresiasi langkah inisiatif yang dilakukan terkait pertemuan tersebut. "Seharusnya KPU sebagai leading sector yang mengundang para pihak. Kami siap membantu pengamanan," katanya. (*)