Nasional, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif meminta publik sabar menunggu persidangan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP (kartu tanda penduduk berbasis elektronik). Laode mengatakan, beberapa nama lain yang terlibat dalam kasus tersebut akan muncul dalam persidangan nanti.

"Tunggu saja di persidangan. Soal tersangka baru nanti juga kelihatan di persidangan siapa saja yang akan dianggap turut serta, apakah sebagai saksi, itu akan jelas di persidangan," kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 6 Maret 2017.

Baca: Sebut Nama Besar, KPK: Dakwaan Kasus E-KTP akan Mengejutkan

Menurut Laode, dalam persidangan yang rencananya bakal dimulai Kamis, 9 Maret 2017 mendatang, berkas perkara baru memuat dua tersangka untuk kasus megaproyek tersebut. "Apakah kemungkinan ada nama-nama lain di berkas perkara yang tebal itu akan ditindaklanjuti lebih lanjut," kata dia.

KPK menetapkan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka dalam kasus ini. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sekaligus pejabat pembuat komitmen, Sugiharto ditetapkan sebagai tersangka pada 22 April 2014. Kemudian, pada September 2016, KPK menetapkan tersangka lain, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman.

Baca juga: Korupsi E-KTP Tinggi Berkas 2,5 Meter, Tebal 24 Ribu Halaman

KPK pun menyelesaikan berkas perkara dugaan korupsi di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012. Berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terjadi korupsi dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu yang menyebabkan negara rugi Rp 2,3 triliun. Irman dan Sugiharto bakal disidang bersamaan.

Kasus ini kemungkinan akan menyeret sejumlah nama lain. Sebab, dalam penyidikan, KPK telah memeriksa 283 saksi yang merupakan pejabat Kementerian Dalam Negeri, mantan dan anggota DPR, serta pejabat perusahaan yang terlibat dalam proyek.

ARKHELAUS W.